JAKARTA (AMGNews)– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai hampir satu tahun masa kepemimpinannya dengan capaian ekonomi yang relatif stabil di tengah tekanan global dan perubahan iklim industri internasional. Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5 persen sepanjang 2025, sementara inflasi tetap terkendali di sekitar 2 persen (year-on-year). Nilai tukar rupiah juga menunjukkan penguatan tipis pada Oktober 2025, menembus level Rp16.585 per dolar AS, menguat 0,45 persen dibandingkan akhir September.
Sementara itu, suku bunga acuan BI Rate turun bertahap dari 5,75 persen di awal tahun menjadi 4,75 persen pada Oktober 2025, menandakan kebijakan pelonggaran moneter guna mendorong aktivitas industri dan investasi. Kebijakan politik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia? Berikut pendapat dari pengamat politik Efriza dari Citra Intitute kepada AmigdalaNews.com dalam petikan wawancara.
Kebijakan politik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia?
Jawaban:
Pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia adalah perlu mendorong adanya kebijakan baru menggeliatkan lapangan kerja baru seperti industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam yang dijadikan program pemerintahan ini, mengembangkan sektor manufaktur, serta memperkuat ekonomi digital yang saat ini semakin berkembang.
Reormasi regulasi juga diperlukan untuk ketenagakerjaan dalam memberikan kepastian hukum bagi investor, sekaligus melindungi hak pekerja. Dengan kombinasi kebijakan pro-investasi, insentif fiskal, serta dukungan terhadap UMKM, peluang kerja dapat diperluas dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Meski begitu langkah ini tidaklah mudah.
Apa masalah utama dalam sektor industri di Indoesia?
Jawaban:
Masalah utama dalam sektor industri di Indonesia terletak pada rendahnya tingkat daya saing dan ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor. Banyak industri manufaktur, terutama yang bergerak di sektor hili, masih menghadapi kendala ketersediaan bahan baku dalam negeri yang tidak mencukupi atau belum terintegrasi dengan baik. Hal ini menyebabkan biaya produksi tinggi dan mengurangi efisiensi.
Selain itu, infrastruktur pendukung industri, seperti energi, logistik, dan transportasi, meskipun terus dibenahi, masih menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan industri yang merata di berbagai daerah.
Yang juga masih menjadi kelemahan adalah kualitas tenaga kerja dan keterampilan yang dimiliki pekerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri modern. Rendahnya investasi pada riset dan inovasi juga membuat industri Indonesia sulit bertransformasi menuju industri berbasis teknologi tinggi. Ditambah juga dengan regulasi yang masih belum mendukung dan birokrasi yang berbelit sering kali memperlambat masuknya investasi baru.
Dengan kondisi ini, sektor industri Indonesia cenderung lambat bergerak dan juga beradaptasi dengan perubahan global.
Apa solusi yang harus dilakukan pemerintah?
Jawaban:
Penerintah perlu mempercepat hilirisasi dan industrialisasi yang bisa diandalkan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru berkelanjutan. Pemerintah juga perlu mendorong kemandirian bahan baku dengan mengembangkan industri hulu, sepertienergi terbarukan, agar ketergantungan pada impor dapat dikurangi. Di sisi regulasi, pemerintah harus menyederhanakan perizinan serta memberikan insentif fiskal dan nonfiskal yang lebih jelas bagi investor untuk mempercepat pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa. Selain itu, solusi jangka panjang terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah tentunya perlu memperkuat pendidikan vokasi, memperluas kerja sama dengan sektor swasta, serta mendorong bergeliatnya industralisasi negeri agar kompetitif.*
