AmigdalaNews.com (JAKARTA) – Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan tahun ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.
Program pertama adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP).
“Lulusan ini di-link and match-kan dengan sektor industri, dengan 20 ribu penerima manfaat tahap pertama. Selama magang enam bulan, mereka akan mendapat uang saku sebesar UMP. Anggaran sudah disediakan Rp198 miliar,” jelas Airlangga.
Program kedua, perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Jika sebelumnya hanya berlaku untuk sektor padat karya, kini diperluas ke sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan kafe (horeka). Target penerima sebanyak 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp120 miliar hingga akhir tahun 2025.
Ketiga, program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang akan dievaluasi kembali pada Desember. “Untuk program ini diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” ujar Airlangga.
Keempat, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran dengan alokasi Rp36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.
“JKK ini mencakup santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, serta beasiswa Rp174 juta untuk dua anak,” papar Airlangga.
Kelima, manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Skema ini menurunkan bunga kredit perumahan dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen. Pembiayaan bagi pengembang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen, dengan dukungan relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Targetnya Rp150 miliar ditanggung BPJS. Tahun ini ditargetkan seribu penerima manfaat, dan tahun depan jumlahnya akan ditingkatkan untuk mendukung program Presiden menyediakan 3 juta rumah,” jelasnya.
Keenam, program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada September–Desember 2025. Program ini menargetkan 609.465 penerima manfaat dengan total anggaran Rp3,5 triliun untuk KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk Kemenhub.
Ketujuh, percepatan deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) berbasis data Badan Informasi Geospasial. “Dana yang disediakan Rp3,5 miliar per RDTR dengan total kebutuhan sekitar Rp1 triliun. Melalui mekanisme fiktif positif, bila OSS tidak selesai dalam 20 hari kerja, izin otomatis berlaku,” jelas Airlangga.
Kedelapan, pilot project pengembangan ekosistem gig economy melalui penyediaan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta. Program ini akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. “Untuk Jakarta, dibiayai dari anggaran yang sudah tersedia, sekaligus mendorong pemanfaatan dana di sektor ekonomi kreatif,” tambah Airlangga.
Delapan program ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat perlindungan sosial, serta mendukung penciptaan lapangan kerja baru di tengah tantangan global.*
